Penyidikan Dinilai Janggal, Pejabat Bina Marga Praperadilankan Polda Bali

Jumat, 19 Mei 2017 : 23.30
Kuasa hukum Hartono, Nyoman Gede Antaguna berikan keterangan pers  
DENPASAR - Pihak Hartono lewat kuasa hukumnya melayangkan Preperadilan terhadap penyidik Polda Bali karena proses penyidikan dinilai janggal menyalahi KUHAP dalam kasus dugaan korupsi sebagaimana disangkakan pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lewat juru bicara kuasa Hukum Hartono dari Antarjala Office Nyoman Gede Antaguna menuturkan, kasus yang membelit Hartono alias Hartana yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) 28 Fabruari 2017 oleh Tim Saber Pungli Polda Bali di Wisma Bina Marga Tuban.

"Sampai sekarang kasusnya berjalan tiga bulan, klien kami ditahan, kasusnya masih P19," jelas Mangde sapaan Antaguna kepada awak media di KUbu Kopi Denpasar, Jumat (19/5/17).

Berkas kasus Hartono yang merupakan Kepala Wisma Bina Marga Kementerian PU Wilayah III Denpasar, telah dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik agar melengkapi barang bukti atau memenuhi unsur-unsur yang dipersangkakan.

Dengan fakta itulah, pihaknya memandang ada kejanggalan, bagaimana sebuah OTT, proses penyidikan berlangsung cukup panjang, dengan masa penahanan ditambah dari 30 hari dan 30 hari sampai tiga bulan.

"Masa tiga bulan ini di luar kelaziman, biasanya untuk OTT butuh dua minggu selesai, bisa jadi karena polisi kesulitan untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu," tukas dia didampingi dua kuasa hukum lainnya Gunanjar dan Nengah Supardika.

Karena itulah, pihaknya memutuskan mengajukan Praperadilan, karena itu merupakan hak tersangka. Ketika pihak kepolisan tidak secara konsistisn menerapkan hukum acara, yang mengatur bagaimana mereka melakukan penangkapan, penahanan dan seterusnya.

Dikatakannya, saat ini, sidang praperadilan kasus Hartono, telah memasuki hari kedua dengan agenda mendengarkan jawaban pihak Bidkum Polda Bali.

Dalam kesempatan sama Gunanjar menambahkan, Praperadilan dilakukan atas niatan dan harapan keluarga Hartono setelah melihat ada kejanggalan penyidikan tersebut. Setelah hampir 3 bulan proses hukumnya berlanjut namun belum ada pelimpahan tahap kedua ke kajaksaan.

"Inilah yang menjadi tanda tanya besar, sebagaimana disampaikan ahli, pihak keluarga mengajukan saksi ahli dalam perkara ini, disampaikan bahwa masih dibutuhkan alat bukti yang kuat untuk memenuhi unsur pasal 11 e dan 12 b, di mana mengerucitnys ke 12 e setelah kami analisa," terangnya.

Dijelaskan, kasusnya sebelum Tim Saber Pungli melakukan OTT, Hartono disangka melakukan mark up harga sewa bangunan toko dikelola Bina Marga. Harga sewa akan dinaikkan dari Rp34 Juta menjadi RP70 juta. Kenaikan harga sewa kontrak toko itu juga telah diketahui pimpinan Bina Marga pusat.

"Selisih inilah yang kami coba telusuri, kenapa ada semacam mengarahkan ini pada pasal 12 itu yang seolah-olah Hartono akan mengambil selisih harga itu," sambung Gunanjar. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tida ada upaya untuk memastikan apakah selisih itu sebagai niatan Hartono atau memang seperti itu harga yang direncakan untuk sewa ruko.

Padahal sebagaimana penyampaian KPKN dan pimpinan Bina Marga sesuai hasl rapat bersama akan ada rencana kenaikkan harga hingga 100 persen. Karena itulah, Hartono menginfomasikan kepada penyewa untuk harga tahun berikutnya dikenakan harga baru Rp70 juta.

"Proses Praperadilan ini kami ingin secara formil mendapatkan kepastian dari penydik, apakah dengan kenaikan harga itu ada niat dari Hartono, yang diuntungkan diri sendiri, sebagaimana pasal yang disangkakan Pasal 12 e UU Tipiikor," tanya Gunanjar.

Pada bagian lain, Mangde menambahkan, pihaknya konsern pada penetapam status tersangka dengan konteks alat bukti tersebut, maka belum ditemukan ada alat bukti yuang kuat. Dalam konteks ini, dia melihat ada keanehan karena bisanya OTT mestinya merupakan pekerjaan polisi untuk bisa melengkapi alat bukti itu semua.

"Kami sudah ajukan penangguhan penahanan, namun tidak diberikan, kami melihat ada yang aneh, penyidikan kasus OTT bisa selama itu sehingga harus dikembalikan kejaksaan untuk kelengkapan pemberkasan," tandasnya. Karena itulah, pihaknya menduga jika kliennya menjadi korban kriminalisasi. (rhm)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi