Ombudsman Bantah Tak Seriusi Laporan Nyoman Handris dalam Sengketa Tanah

Rabu, 10 Mei 2017 : 23.59
Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhattab (dok.kabarnusa)
DENPASAR - Kepala Ombudsman Perwakilan (ORI) Provinsi Bali Umar Ibnu Al Khatab menegaskan keseriusannya dalam penanganan laporan sengketa tanah milik dokter Nyoman Handris di Jalan Pulau Saelus, No 107 (sekarang No 68) Banjar Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan.

Dia membantah, jika lembaganya tidak melakukan langkah tegas terkait kasus sengketa tanah milik Handris yang dieksekusi atas putusan Mahkamah Agung pada 2013 silam.

Bahkan, Umar menyatakan, kasus yang ditanganinya mengalami kemajuan signifikan. Kemajuan diperoleh setelah pihaknya bisa memeriksa gudang arsip milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Denpasar pada tanggal 24 Maret 2014 silam untuk mencari warkah yang hilang.

"Kalau kami dibilang tidak ada perkembangan justeru sebaliknya sudah ada kemajuan," tukasnya kepada wartawan, Rabu (10/5/17). Kemajuan dimaksud misalnya telah melakukan pemeriksana gudang arsip milik BPN.

"Tidak ada yang bisa memeriksa warkah milik BPN Kota Denpasar sembarangan, tapi kami bisa memeriksa sampai ke ruangan arsipnya itu," ungkapnya. Hasil didapat dari pemeriksaan sebagaimana ditambahkan Asisten Bidang Pengawasan ORI Bali Dhuha F. Mubarok, di Gudang Arsip BPN Kota Denpasar kondisinya berantakan.

Surat-surat dokumen terkait dalam kondisi dibendel menjadi satu. "Untuk warkah itu urutannya misalkan satu sampai sepuluh, ujarnya, nah yang urutan ke tujuh inilah yang hilang," katanya.

Bahkan, salah satu pejabat BPN mengatakan kepadanya saat ditanya apakah bahwa dimaksud hilang atau tidak ternyata setelah dicek benar-benarr benar hilang. "Warkah 389 tidak ada, dan semua gak bisa dapat hanya Ombudsman yang bisa dapat, memeriksa ke ruang arsip BPN," sambung Mubarok.

Pihak BPN mengatakan tidak diketemukan lantaran dipinjam. Meskipun dari foto yang diambil pihak Ombudsman terdapat tulisan dipinjam polisi Polda Bali pada tanggal 15 Agustus hanya, tahunnya tidak jelas lantaran ditulis memakai bolpoint sekedarnya.

Disinggung apakah hal itu mengindikasikan bahwa BPN kota Denpasar telah melakukan Maladministrasi, Umar menyiratkan ada indikasi ke arah sana. Hanya saja, untuk mengatakan dan mengeluarkan keputusan surat Maladministrasi.

Pihaknya tidak bisa melakukannya lantaran putusan tersebut sudah inkracht di Pengadilan. Kata dia, BPN tidak menargetkan bahwa harus menemukan warkah yang hilang sehingga hal itu dinilai aneh. Lantatran warkah sampai hilang hal itu menandakan jika pelayanan publik lembaga ini patut dipertanyakan.

Karenanya, sambung Umar, Handris bisa saja melaporkan ke ranah kepolisian bahwa ada peluang kesempatan bahwa memang benar BPN telah menghilangkan warkah pipil atas nama Putu Yudistira.

"Bagaimana bisa warkah hilang padahal warkah itu tidak bisa sembarangan dipinjamkan ke orang lain. Yang bisa meminjam itu antaralain, kepolisian untuk kepentingan penyidikan, Majelis hakim dan pemilik tanah," katanya.

Jika melihat dari tulisannya di data tersebut, ada tercatat memang dipinjam namun entah oleh siapa itu yang perlu ditelusuri. BPN sendiri menyampaikan jika warkah itu dipinjam pihak kepolisian. Ditambahkan Umar, pihaknya telah menyiapkan draft berisi saran perbaikan untuk BPN Kota Denpasar.

Ada dua kemungkinan alasan BPN itu yang pertama mencari kedua memang berdalih," ujar Umar. Sementara Mubarok mengungkapkan, sebelumnya pihak BPN masih serius mencari warkah yang hilang tersebut.

Posisi Ombudsman dalam hal ini bukan untuk masuk ke ranah Pengadilan. Pertama sampai tiga kali BPN laporan terus memantau perkembangan warkah yang hilang tapi sekarang sudah tidak.

"Kita tidak bisa menyimpulkan Pengadilan bermain," ujar Umar diamini Mubarok. Pihaknya melihat justeru kasusnya mengalami cukup banyak kemajuan. Tinggal melihat beberapa perkembangan, dengan temuan terbaru termasuk saran untuk BPN.

Diakuinya, pihaknya memang berhati-hati untuk mengeluarkan surat cacat maladministrasi. Pasalnya, terbitnya surat itu harus hati-hati, kalau dibawa ke Pengadilan itu juga tidak boleh, karena itu tidak bisa dijadikan alat bukti. "Kita sudah maksimal membantu beliau (dokter Handris)," tegasnya lagi.

dr Nyoman Handris
Dalam kesempatan terpisah dokter Nyoman Handris mengaku kecewa dengan ketidaktegasan Ombudsman Bali yang tidak kunjung menerbitkan surat rekomendasi adanya Maladminitsrasi terhadap BPN Denpasar.

Kata Handris, BPN kota Denpasar jelas telah melakukan mal administrasi. Pasalnya, yang memiliki sertifikat tanah yang sah sementara sertifikat tanah yang dimiliki Putu Yudistira "aspal alias bodong".

Diketahui, kasus ini bermula dari lahan milik dokter Nyoman Handris di Jalan Pulau Saelus No 107 (sekarang 68) yang diaku oleh Anak Agung Made Gede Wijaya, yang notabene anak dari karyawan dokter Nyoman Handris.

Putu Yudistira, telah membeli lahan yang jelas miliknya namun diaku milik Anak Agung Made Gede Wijaya yang juga mengaku memiliki seritifikat Pipil 27-931 M².

Nyoman Handris menilai, Made Gede Wijaya bermain dengan notaris PPAT bernama Sugita SH dalam mendapatkan surat tanah miliknya. Dan dalam sertifikat itu, pengacara Putu Yudistira Rizaldy Desiderus Watruty menjadi saksinya.

Singkat kata, Putu Yudistira membeli tanah yang jelas-jelas milik dokter Nyoman Handris yang notabene adalah adalah pamannya sendiri kepada Anak Agung Made Wijaya.

Kemudian pihak BPN mengukur tanah yang jelas miliknya yaitu Pipil 35 dengan luas 2362 M² yang dibagi ke tiga orang yaitu ibu dokter Nyoman Handris bernama Nyok Giok Han luas 500 M², Ketut Suwitra (kakak) luas 500 M² dan Ketut Herlim Prasetya (adik) luas 500 M² dan miliknya seluas 864 M².

Atas hal itu, dokter Nyoman Handris terus akan memperjuangkan lahan miliknya dimana dia lahir dan besar diatas lahan tersebut. (rhm)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi