Menteri Susi Tegaskan Pentingnya Pembagian Kuota Tuna Berkeadilan di ZEE

Rabu, 24 Mei 2017 : 05.33
YOGYAKARTA - Dalam pengaturan penangkapan komoditas ikan imigran sangat ditentukan bagaimana komitmen dunia internasional dalam pembagian kuota penangkapan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .

Karenanya, kedaulatan ZEE menjadi hak yang harus dimiliki setiap negara, terutama yang memiliki garis pantai yang membentang panjang, seperti Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan hal itu saat konferensi pers usai pembukaan acara 21st Session of the Indian Ocean Tuna Comission (IOTC) di Yogyakarta.

Kata dia, d forum (21th Session IOTC 2017) ini berbagai negara berkumpul untuk membicarakan tentang portofolio kuota masing-masing negara dan untuk memperbaiki manajemen yang berkaitan tentang sustainability stok tuna yang ada di perairan Indian Ocean.

Estimasi rata – rata hasil tangkapan Indonesia untuk 5 jenis tuna yaitu Albakora (Albacore), Tuna Mata Besar (Bigeye Tuna), Cakalang (Skipjack Tuna), Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) dan Madidihang (Yellowfin Tuna) di Samudera Hindia, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) di 571, 572 dan 573, untuk tahun 2005 – 2015 sebesar 188.661 ton/tahun.

Menteri Susi menilai pembagian kuota penangkapan ikan di wilayah ZEE harus dilakukan seadil mungkin. Kuota harus diberikan sesuai dengan panjangnya garis pantai yang dimiliki masing-masing negara.

Menteri Susi juga meminta adanya konsekuensi tegas terhadap negara-negara yang mencuri di wilayah perairan negara lain.

Tentang kuota, Susi menginginkan keadilan para coastal line, yaitu para pemilik-pemilik ZEE karena banyak di Indian Ocean ini, negara yang menangkap ikan. Padahal tidak punya wilayah pantai.

"Tapi mungkin karena itu laut lepas, jadi mereka merasa berhak menangkap di situ. Tapi apa konsesinya bagi negara yang perairannya dicuri?,” sambungnya dilansir kkpnews.go.id.

Dalam forum internasional tersebut, Menteri Susi mempertanyakan status negara yang memiliki kuota penangkapan, padahal tidak memiliki ZEE. Status negara yang tidak visible, tetapi kuotanya visible. Jadi hal-hal seperti ini, yang sudah terjadi terjadi selama berpuluh-puluh tahun, tidak boleh terjadi lagi.

Selain kuota penangkapan tuna, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia usaha perikanan juga menjadi salah satu perhatian Menteri Susi. Ia mengimbau negara-negara yang hadir untuk mengampanyekan penegakan hak asasi manusia dan melakukan sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih baik.

Saat ini, setiap perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal perikanan wajib memiliki sertifikat HAM, setiap anak buah wajib memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan setiap usaha pengolahan ikan wajib memiliki sertifikasi HAM di industri perikanan.

Sebagai informasi, IOTC merupakan organisasi antar pemerintah di bawah naungan FAO yang diberi mandat untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai spesies ikan tuna di kawasan Samudera Hindia dan laut-laut yang berdekatan dengan wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang persetujuan pembentukan IOTC. Indonesia menjadi Negara Anggota (Contracting Party) pada IOTC mulai Tahun 2007.

IOTC saat ini terdiri dari 31 negara anggota (Contracting Party) dan 4 negara non-anggota (Cooperating Non-Contracting Party). Adapun spesies yang dikelola IOTC terdiri dari spesies utama dan spesies lainnya.

Terdapat 5 kelompok spesies utama yang kelola oleh IOTC yaitu tropical tuna, temperate tuna, billfish, neritic tuna, dan seer fish. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi