Maladministrasi dalam Eksekusi Tanah, Nyoman Handris Minta Ombudsman Bersikap

Minggu, 07 Mei 2017 : 21.37
Nyoman Handris tunjukkan bukti-bukti kepemilkan tanah miliknya yang dieksekusi
DENPASAR - Meyakini ada maladministrasi atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi dasar putusan hukum dalam eksekusi tanah miliknya di Jalan Pulau Saelus Denpasar Dr Nyoman Handris mendesak Ombudsman segera mengambil sikap tegas.

Handris yang pensiunan Polri itu menegaskan, desakan kepada Ombudsman Perwakilan Bali agar bersikap dengan menerbitkan surat rekomendasi terjadinya maladminisrasi dalam kasus yang membelitnya terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar, cukup beralasan.

Menurutnya, sertifikat hak milik (SHM) nomor 7359 atas nama Putu Yudistira yang dinilai bodong justru menjadi dasar dalam penetapan putusan hakim hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Meski mengajukan permohonan penangguhan eksekusi Peninjauan Kembali (PK) MA 20 Agustus 2013, eksekusi tetap dilakukan.

"Saya sedih karena akibat eksekusi, menimbulkan kegaduhan, murid SD di utara lahan yang dieksekusi kemudian mengalami trauma," kata Handris kepada awak media, Minggu (7/5/17).

Meski eksekusi tetap dilakukan,pihaknya tidak akan menyerah memperjuangkan kebenaran, menuntut hak-haknya yang telah terampas sebagaimana putusan PK MA yang dimenangkan Yudistira.

"Saya tidak akan berhenti sampai mendapatkan kembali hak-hak saya atas tanah itu. Saya punya bukti-bukti yang menjadi dasar putusan PK MA, tidak berdasar pada data dan fakta hukum sebenarnya," tegas pria 76 tahun itu.

Upaya yang dilakukannya seperti mengadukan kasusnya ke Ombudsman Perwakilan Bali, dengan laporan BPN Denpasar telah menerbitkan SHM 7539 bodong.

Dia memastikan, jika SHM itu bodong karena alas hak yang dipakai BPN adalah Pipil 27, Persil Nomoe 4 Klas 1, luasnya berlokasi di atas lahan miliknya yang telah SHM berdasar Pipil Nomor 35, Persil 8, Kelas I.

Karena itu, kata dia, cukup aneh jika kemudian BPN menerbitkan, SHM atas nama Yudistira di atas tanah miliknya yang telah memiliki SHM yang dikeluarkan BPN.

Dalam pengaduannya itu, Handris menturkan, ada kejanggalan dalam proses penerbitan SHM atas nama Yudistira sebagaimana dibuktikan Pipil Nomor27, Pipil No 4, Kelas I berada di atas tanah Pipil Nomor 35 Persil Nomor 8, Kelas I yang jelas-jelas milik Nyo Giok Lan dkk.

SHM itu dijadikan dasar pembuktian oleh Yudistira untuk menggugat Nyo Giok Han alais Nyo Giok Lan dkk ke pengadilan. Dalam proses pengadilan tingkat pertama hingga PK MA gugatan itu dikabulkan hakim.

Kemudian, dalam upaya mediasi yang dilakukan lewat Ombudsman sejak 2013, diketahui jika pengaduan salah prosedur atas penerbitan SHM nomor 7539 oleh BPN Kota Denpasar setelah dicek warkahnya ke gudang Arsip BPN setempat pada 24 Maret 2014, hasilnya salinan putusan, petikan, rekaman dokumen warkah terkait penerbitan SHM 7359 atas nama Yudistira tidak ditemukan.

"ORI Bali menemukan ada warkah 7358 yang menjadi bukti SHM atas nama saya di gudang arsip BPN Kota Denpasar," tutur Hendris didampingi salah seorang putranya.

Akhirnya ORI menerbitkan surat permintaan blokir SHM Nomor 7359 atas  nama Putu Yudistira kepada Kepala BPN Kota Denpasar serta surat kepada Kapolda Bali tanggal 15 April 2014 meminta polisi memblokir segala kegiatan di lokasi tanah yang disengketakan.

"Saat ini, kami menyiapkan langkah hukum untuk mendapatkan kembali hak atas tanah kami. Karena itu kami meminta Ombudsman Bali bisa menerbitkan surat terjadinya maladministras terhadap BPN Kota Denpasar saat menerbitkan SHM atas nama Yudistira," harapnya.

Jika hal itu, tidak dilakukan, pihaknya tengah memikirkan untuk membawa persoalan itu mengadukannya ke Ombudsman Pusat di Jakarta. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi