DPRD Tabanan Tetapkan Tiga Ranperda Jadi Perda

Kamis, 18 Mei 2017 : 22.26
Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti tandatangani Berita Acara penetapan Perda
TABANAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan, Bali dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketuanya Ketut Suryadi, di Ruang Rapat DPRD setempat, Kamis (17/5/17) akhirnya sepakat menetapkan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Tiga buah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda masing-masing adalah  Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel.

Berikutnya, Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ketiga adalah Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 19 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Dharma Shantika.

Usai ditetapkan sebagai Perda, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tabanan yang telah melakukan pembahasan terhadap tiga Ranperda tersebut.

"Terima kasih kepada Dewan terhormat yang telah menetapkan tiga Ranperda menjadi Perda setelah melalui proses pembahasan yang lumayan panjang," katanya saat memberikan sambutan.

Menurut Bupati Eka, hal itu menunjukan adanya komitmen bersama sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabanan yang senantiasa membangun sinergitas untuk melakukan koreksi dan revisi terhadap produk hukum Daerah guna menyesuaikan produk hukum tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Pemda sebagai pemegang kekuasaan eksekutif senantiasa akan berupaya untuk membuat produk hukum Daerah berupa Perda sesuai dengan tuntutan dan perkembangan hukum masyarakat. Sehingga seluruh penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tabanan ada payung hukumnya," paparnya.

Bupati menambahkan, dengan ditetapkannya tiga buah Ranperda menjadi Perda ini, maka sudah menjadi kewajiban dari eksekutif melalui perangkat daerah terkait untuk melaksanakan Perda tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan. (gus)
Berita Terbaru
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi