Terganjal Keluar Negeri, TKI Pelaut Bali Bakal Gugat Imigrasi dan BP3TKI

Kamis, 13 April 2017 : 23.32
I Nengah Yasa Adi Susanto 
DENPASAR - Para TKI pelaut asal Bali yang terganjal bekerja ke luar negeri oleh pihak Imigrasi dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali berencana mengajukan gugatan hukum terhadap dua lembaga negara itu.

Rencana itu disampaikan Pemerhati TKI I Nengah Yasa Adi Susanto yang mewakili para TKI pelaut setelah kecewa usai mendatangi Kantor BP3TKI Bali di Jalan Danau Tempe, Sanur, Denpasar Selatan.

Kedatangan ratusan TKI Pelaut, memprotes kebijakan BP3TKI yang mewajibkan TKI khususnya di Bali mengantongi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Menurut Adi, sesuai pernyataan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, para calon TKI ataupun TKI yang sedang cuti tidak lagi diwajibkan memiliki KTKLN.

Jadi, cukup mendaftar di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) secara online. Inilah tujuan kami datang, untuk mempertanyakan.

"Faktanya di Bali masih diwajibkan, bahkan ada yang ditolak berangkat dan kena pungli karena tidak memiliki KTKLN. Ini yang ingin kami tanyakan agar para TKI tidak cemas dan khawatir," tukas Adi, Kamis (13/4/17).

Pihaknya kecewa setelah mempertanyakan kejelasan terkait kekhawatiran TKI dengan adanya polemik, justru tidak mendapatkan jawaban yang jelas. "Para TKI malah mendapat ancamn BP3TKI, mereka (BP3TKI) hanya berdalih bahwa ini urusan imigrasi. Padahal kepala BNP2TKI sudah jelas bahwa mereka tidak diwajibkan," tegas dia.

Karenanya, dia menduga BP3TKI sengaja tidak memberikan pencerahan dan informasi yg disampaikan kepala BNP2TKI tersebut karena terbukti setiap hari ratusan orang datang di kantor BP3TKI Bali guna mengurus KTKLN yang kenyataanya tidak diperlukan oleh TKI sendiri.

Adi menduga hal ini dilakukan agar para TKI ke kantor BP3TKI dan tetap memproses KTKLN dengan persyaratan masuk Asuransi sebesar Rp 400.000. "Jika kita merekomendasikan orang masuk asuransi biasanya dapat fee sebesar 15-20 persen dari total polis yang dibayarkan," tandas Adi

Banyak aduan kepada dirinya terkait sejumlah crew yang dijegal karena tidak mengantongi KTKLN. Mirisnya lagi, mereka bayar tiket sendiri dan sekarang tidak jadi berangkat hanya karena tidak mengantongi KTKLN.

Ada dugaan, ada upaya BP3TKI telah mengirim surat edaran kepada kantor Imigrasi Ngurah Airport untuk melarang TKI yang tidak memiliki KTKLN berangkat.

Hal ini, suatu perbuatan melawan hukum yang bisa kita gugat di Pengadilan. Dan anehnya aturan ini hanya diterapkan di Bali sedangkan provinsi lainnya termasuk di Jakarta sendiri tidak ada yg menanyakan KTKLN. Kasihan mereka ada 17 ribu TKI pelaut,

"Kami berencana akan gugat baik Imigasi dan pihak BP3TKI," ancamnya.

Dasar gugatan itu, selain ditolaknya permohonan Judicial Review terhadap Pasal 26 dan Pasal 28 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, juga masih terjadi konflik norma terkait dengan peraturan yang mengatur tentang TKI pelaut yakni Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-12/KA/IV/2013 Tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut di Kapal Berbendera Asing.

Serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal serta Permenaker 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Khususnya menyangkut KTKLN pada Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-12/KA/IV/2013 mengharuskan setiap TKI pelaut memiliki KTKLN sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri.

Sedangkan Permenhub No. PM 84 tahun 2013 dan Permenaker 22 tahun 2014 sama sekali tidak mensyaratkan keharusan memiliki KTKLN bagi TKI pelaut. Hingga kini, Ketua BP3TKI Bali Ilmadila Mamad enggan berkomentar banyak dengan berdalih hal itu kewenangan imigrasi. "Kami hanya pelaksana saja," terang Ilmadila kepada wartawan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi