KIPP Minta Kejelasan Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu DKI Jakarta

Selasa, 18 April 2017 : 20.53
ilustrasi/net
JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta meminta ketegasan Bawaslu RI untuk memanggil Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh pengakuan terkait Program Pengawasan Partisipatif.

Hal itu dilakukan karena Selasa 18 April 2017 adalah hari H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta. KIPP Jakarta meminta ketegasan Bawaslu RI untuk memanggil Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh pengakuan terkait Program Pengawasan Partisipatif.

Program  yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa pihak harus jelas MoUnya, dengan siapa bekerjasama, nilai kerjasama dan laporan sebelum hari H Putaran Kedua.

"Bawaslu Provinsi DKI Jakarta wajib menjelaskan perbandingan persiapan pengerahan Pengawasan Partisipatif antara Putaran Pertama dengan Putaran Kedua; sekaligus membaca Laporan Program Kerjasama Partisipatif," jelas Direktur Eksekutif KIPP Jakarta Rindang Adrai dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4/17)

Yang kedua, mngingat bahwa demi meningkatkan Partisiapasi Pengawasan berbasis tekhnologi andorid, Bawaslu RI telah menciptakan GOWASLU.

Oleh karena itu Bawaslu RI harus meminta laporan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan GOWASLU, berapa pengguna untuk GOWASLU Pelapor dan GOWASLU Pengawas serta hasil kerja Putaran Pertama lalu bagaimana proyeksi pengaktifan GOWASLU untuk tanggal 19 April 2017.

Aapabila Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan dan/atau bahkan mengindahkan GOWASLU berarti sama saja dengan menghina pencipta aplikasi pengawasan GOWASLU yakni Bawaslu RI.

Poin ketiga, Bawaslu wajib meminta penjelasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait penguatan Sentra Gakkumdu provinsi; kenapa masalah pembagian sembako dan bazar murah hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Bawaslu harus menyupervisi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait Pengawas TPS yang harus dibantu oleh mitra-mitra Pengawas Partisipatif yang telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Pihaknya meminta dengan tegas pada hari ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjelaskan kesiapan, teknis, anggaran, proyeksi dan rencana pengawasan di hari H beserta penempatan Pengawas TPS, Pemantau, Mitra Pengawasan, Kepolisian dan Kejaksaan di setiap Kelurahan untuk langsung menindak setiap potensi masalah di seluruh TPS.

"Bila ada sedikit celah potensi melalaikan kerja atau sengaja tidak serius dalam bekerja, maka DKPP RI langsung memanggil dan memeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 19 sampai dengan 21 April 2017," tegasnya.

Hal itu atas dasar DKPP telah menyiapkan pemantauan selama Putaran Kedua (kampanye sampai pungut hitung) kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi