Jelang Pilgub DKI, AJI Ingatkan Kode Etik dan Independensi Media

Rabu, 19 April 2017 : 05.36
ilustrasi/net
JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengingatkan jurnalis dan pengelola media agar tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik di tengah berseliwerannya informasi, grafis, dan video yang belum teruji akurasinya, propaganda dan hoax, serta kampanye hitam pilkada di media sosial dan grup WhatsApp.

Imbauan itu disampaikan AJI, menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta Rabu 19 April 2017 yang ditandai iklim politik di Ibu Kota makin dinamis. Godaan untuk menelan mentah-mentah informasi yang belum diuji makin besar di tengah iklim persaingan media yang begitu ketat.

"Kami mengimbau para jurnalis dan media untuk memelihara nalar kritis dan bersikap adil dalam aktivitas jurnalistik saat meliput pemilihan gubernur mulai hari pencoblosan, perhitungan suara sampai penetapan calon gubernur terpilih," tegas Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4/17).

Selain itu, pihaknya mengimbau jurnalis dan media untuk selalu menunjung tinggi independensi. "Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyatakan jurnalis Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk," tandasnya .

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan calon yang sedang bertarung untuk merebut kursi DKI-1 dan DKI-2.

Selain berperan informatif dan edukatif, media juga pengawas proses pemilihan kepala daerah. Karena itu, kami mengingatkan jurnalis untuk memverifikasi atas informasi dan isu yang diterima atau diperoleh para jurnalis yang terkait Pilkada DKI Jakarta.

Pasal 3 Kode Etik menyatakan jurnalis Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Tak kalah pentingnya, Nurhasim mengimbau jurnalis untuk menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi penyalahgunaan profesi. Pasal 6 Kode Etik menyatakan jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Adapun definisi suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. AJI Jakarta juga mengimbau, jurnalis tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi.

Dalam Pasal 8 Kode Etik menyatakan jurnalis tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

"Demikian imbauan ini kami sampaikan, semoga jurnalis Indonesia makin kencang mendorong publik makin cerdas dan kritis," imbuh Nurhasim. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi