Siarkan Sidang Kasus Ahok, Media Diminta Pertimbangkan Kepentingan Lebih Besar

Senin, 12 Desember 2016 : 19.05
Basuki Tjahaja Purnama  (foto:istimewa)
JAKARTA - Kalangan media diminta bersikap bijak dalam menyiarkan sidang bernuansa SARA seperti sidang Kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan disidangkan pada Selasa 13 Desember mendatang.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Suwarjono meminta media untuk bijak dalam menyiarkan sidang kasus bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan).

"Kasus ini memiliki dampak sangat besar, sehingga media harus lebih bijak dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar lagi," kata Ketua Umum AJI, Suwarjono dalam siaran persnya, Senin, (12/12/16).

Diakui pria yang disapa Jono, media memang punya kewajiban untuk menyiarkan berita sebagai bagian dari fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Demikian juga, menyiarkan proses persidangan sepanjang dibolehkan pengadilan, adalah bagian dari kebebasan pers.

Namun dia mengingatkan soal tanggungjawab lainnya, yaitu menjaga kepentingan yang lebih besar. "Karena itu penting bagi media untuk mempertimbangkan dampak positif atau negatifnya," sambung Pemimpin Redaksi Suara.com itu.

Untuk isu SARA, dia berharap media tidak mengejar rating atau jumlah penonton, bisnis atau untuk memenuhi keinginan politik yang berperkara. Namun juga mempertimbangkan efek yang muncul akibat pemberitaan," kata dia.

Kebebasan pers kita, kata Suwarjono, dijamin oleh Konstitusi dan Undang Undang Pers. Soal ini juga dituangkan dalam preambule Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dia menambahkan, preambule KEJ tak hanya menyatakan secara eksplisit soal kebebasan pers, tapi juga soal kewajiban pers yang lebih besar.

"Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama," kata dia, mengutip preambule KEJ itu.

Meski demikian, keputusan akhir untuk menyiarkan langsung atau tidak, sepenuhnya di tangan pengelola media penyiaran. Hal tak juah beda disampaikan Ketua Bidang Penyiaran AJI Indonesia Revolusi Riza kasus yang menimpa Ahok ini, bukan semata kasus pidana biasa.

Kasus ini tergolong sensitif dan bisa membahayakan kebhinekaan bangsa ini jika tak dikelola dengan tepat. "Peran media cukup besar dalam soal ini," kata Revo. Siaran media yang proporsional dan sesuai KEJ diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi atas kasus itu tanpa mengorbankan kebhinekaan bangsa ini.

Untuk itu, AJI meminta media untuk menjadikan kepentingan publik dan bangsa sebagai pertimbangan utama, daripada soal faktor rating atau perolehan iklan yang bisa didapatkan dari pemberitaan kasus itu. Selain itum AJI dimedia berkaca pada siaran live sidang kasus Jessica Kemala Wongso, yang diadili karena diduga menjadi pembunuh Mirna Salihin dengan racun sianida.

Siaran live sejumlah media penyiaran dalam kasus itu tak semata berisi siaran jalannya sidang, tapi juga diimbuhi dengan pandangan atau komentar dari pengamat dan pihak luar. Ada persidangan di luar pengadilan yang pengaruh ke publik sangat besar. Pemberitaan soal itu membuat media dikritik berat sebelah dan malah ada yang menudingnya sebagai trial by the press.

"Kita harus berkaca dan introspeksi dari kritik publik itu," tambahnya. Revo juga mengingatkan, perilaku tak patut yang (meskipun) dilakukan segelintir awak media yang menomorsatukan rating, perolehan iklan, dan cenderung mengabaikan KEJ-akan mencoreng citra pers secara keseluruhan, dan mengancam kebebasan pers yang sedang coba kita pertahankan.

Diketahui, Kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama ini bermula dari sebuah pernyataannya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu, yang dianggap penodaan agama Islam. Pria yang akrab disapa Ahok ini lantas ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Rabu, 16 November 2016. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi