Dokumen Amdal Kunci Ungkap Pelanggaran Cinema XX1 di Denpasar

Jumat, 16 Desember 2016 : 06.25
(ilustrasi/net)
DENPASAR - Kasus dugaan pelanggaran izin Cinema XX1 Denpasar yang terus bergulir bisa terungkap jika kembali dibuka dilihat secara benar semua dokumen AMDAL yang diajukan. Diketahui, permohonan pendaftaran  Cinema XXI tanggal 26 Oktober 2016,  Izin Operasional atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terbit tertanggal 4 November 2016.

Sedangkan, Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pendirian Bioskop diterbitkan dan diundangkan tanggal 29 Agustus 2016. Dekan Fakulta Hukum Universitas Udayana, Prof DR. Made Arya Utama menanyakan bagaimana izin bisa keluar jika kemudian ada aturan aturan yang lebih tinggi yang dilanggar.

Dalam kasus Cinema XX1, kata dia, jika dilihat konteks Perwali Denpasar, mestinya izinya ditarik atau dibatalkan mengingat, Perwali sudah terbit lebih dulu Agustus 2016. "Sementara permohonan pendaftaran bulan Oktober, dan izin operasional diterbitkan bulan Nopember,” katanya kepada wartawan baru-baru ini.

Di mata Pakar Hukum Perizinan dan Hukum Lingkungan ini, dalam konteks pelanggaran dapat ditempuh dengan dua cara yakni pencabutan atau pembatalan bisa melalui atasan dalam hal ini Walikota. Selain itu, bisa ditempuh melalui ke Peradilan Tata Usaha Negara karena obyeknya adalah Tata Usaha Negara.

Kalau di pengadilan Tata Usaha Negara kan keputusannya memaksa dan mengikat. Bahwa peraturan ini batal karena melanggar aturan yang lebih tinggi. Terbitnya Perwali dinilai cocok karena ada amanatnya yakni Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menjadi konsideran Menimbang Perda 31/2016.

Hanya saja, dia melihat kekurangan Perwali yakni tak mengatur aturan Peralihan untuk permohonan sebelum lahirnya Perwali. Kalau izin operasionalnya melanggar berarti bisa dicabut izin Cinema XXI?. "Kalau memang salah bisa dicabut izin operasionalnya, tergantung dari mana melihat kesalahan itu. Kesalahanya bisa dilihat dari analisis lingkungan dan peruntukannya," sambungnya.

Padahal, di surat izinnya disebutkan Gelanggang Seni padahal tafsiran gelanggang seni  bisa luas. Mestinya sejak awal disebutkan, peruntukannya untuk pertokoan dan bioskop. Bioskop ini menjadi bermasalah karena ada Perwali 31/2016 tentang pengaturan dan pendirian bisokop.

Menurutnya, sah atau tidak bioskop ini. Untuk tahu sah atau  tidaknya, harus dilihat dahulu direncakan untuk apa. Kalau Gelanggang Seni, apakah bioskop masuk di sana, jadi kan tafsirannya luas, kenapa tidak dari awal langsung peruntukannya untuk bioskop. "Kalau dari awal bioskop kan selesai tak ada masalah," tegasnya. Untuk itu, perlu dilihat dokumen Amdalnya, karena Amdal adalah kunci untuk mengetahui pelanggaran yang terjadi.

"Untuk itu perlu, kepastian hukum sehingga tidak membingungkan. Karena di perizinan itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Banyak sekarang yang merubah-rubah, maka harus lebih kuat pengawasannya," tegasnya lagi.

Senada denga itu, Pakar Arsitektur dan Pengamat Tata Ruang, Prof Dr. Ir Putu Rumawan Salain mengatakan,bila perizinan melanggar ketentuan maka harus dicabut. Bangunan yang melanggar ketinggian saja bisa dibongkar, apalagi berkaitan dengan perizinan.

"Kalau perizinan itu melanggar aturan yang lebih tinggi, tentunya atasan bisa menarik aturan itu. Tapi saya yakin TABG (tim ahli bangunan gedung) sudah dengan teliti melakukan kajian sehingga bisa keluar perizinan tersebut," kata Rumawan, Kamis (15/12/2016).

Untuk mengetahui ada pelanggaran atau tidak, harus ada temuan dan pengaduan dari masyarakat. Disebutkan, isi 5 kilometer dari Perwali 31/2016 tentang Pendirian bioskop menjadi titik kunci pertimbangan keluarnya izin operasional.

Ia mengatakan, kaitan perizinan, Tim TABG bekerja dengan sangat hati-hati sampai keluarnya sebuah perizinan. Pada intinya, antara ketentuan aturan, gambar dan kenyataan di lapangan harus sesuai. "Kata kuncinya, antara gambar dan ketentuan sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Saya kira di sinilah yang perlu ditelusuri di bagian pengawasan,” demikian Rumawan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi