Sektor Bisnis Berkewajiban Hormati HAM Masyarakat Sekitar

Sabtu, 19 November 2016 : 06.55
PEKANBARU - Sama seperti kewajiban negara yang wajib melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya pada wilayah sipil dan politik juga wilayah ekonomi maka kelompok bisnis juga memiliki kewajiban sama terhadap masyarakat yang terdampak dari keberadaan perusahaan tersebut.

Diketahui, Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, untuk menjaga martabat dan kesetaraan tanpa terkecuali.

Tanggung jawab utama pemenuhan (to fulfill), penghargaan (to respect), perlindungan (to protect), dan mengupayakan (to promote) HAM ada di tangan aparatur negara, menggunakan instrument kebijakan dan hukum yang dimiliki.

Dalam Kerangka otoratif, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) mengklarifikasi secara rinci kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab baik negara maupun sektor bisnis Kerangka UNGP.

Project Manager Business and Human Rights, Oxfam Indonesia Sinthia Dewi Harkrisnowo menekankan tiga pilar kewajiban negara melindungi HAM, kewajiban perusahaan menghormati HAM dan akses pemulihan bagi masyarakat yang mengalami dampak aktivitas perusahaan.

“Itu semua untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan dampak-dampak pemenuhan hak asasi manusia (HAM) pada sektor bisnis,” kata Sinthia yang menjadi pemateri Workshop Bisnis dan HAM untuk jurnalis yang diselenggaraan AJI bekerja sama dengan INFID dan Oxfam dengan dukungan European Union.

Workshop yang diikuti 30 jurnalis dari berbagai daerah seperti Medan, Pontianak, Jawa Timur, Jakarta, Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, dan Jambi, Rabu-Jumat 16-18 November 2016 di Pekanbaru.

"Sektor bisnis atau perusahaan-perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan Uji Tuntas HAM," tegasnya dalam Workshop ini bagian dari Festival Media AJI 2016.

Hasilnya akan menggambarkan identifikasi dampak kewajiban-kewajiban perusahaan dalam upaya melakukan penghormatan terhadap HAM khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan ataupun masyarakat yang terkena dampak dari operasi bisnis tersebut.

Perusahaan perlu terlibat karena Mukadimah Deklarasi Universal HAM menyatakan semua organ masyarakat harus mengusahakan, mempromosikan penghormatan atas hak dan kebebasan, menjaga sifat universal, pengakuan dan penghormatan efektif atas HAM di setiap wilayah negaranya. Pelaku usaha adalah salah satu organ masyarakat.

Pasal 1(6) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Kata “kelompok orang” tersebut dapat dikategorikan termasuk “korporasi”. Dalam konteks bisnis, pasal tersebut memperkuat dasar untuk menekankan tanggung jawab HAM pelaku usaha.

Terkait lingkungan hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan/korporasi yang berbuat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup (Pasal 41 s/d pasal 46).

Perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. EU baru mengadopsi kesepakatan bersama negara-negara anggota tentang komitmen mengadopsi UNGP tidak hanya di internal negara mereka tapi juga hubungan dengan negara lain.

"Konteks Indonesia, isu utama agar membuat country HAM strategis,” kata Saiti Gusrini, Programme Manager European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), European Union dalam sambutannya.

Pengaduan masyarakat ke Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait pelanggaran HAM, perusahaan menduduki peringkat kedua selama tiga tahun berturut-turut.

Data Pengaduan yang diterima Komnas HAM antara tahun 2012-2015
No. Pihak yang Diadukan 2012 2013 2014 2015
  1. Kepolisian 1.938 1.845 2.483 2.734
  2. Perusahaan 1.126 958 1.127 1.231
  3. Pemerintah Daerah 569 542 771 1.011
  4. Lembaga Peradilan 542 484 641 640
  5. Pemerintah Pusat 483 488 499 548
Catatan : Pengaduan yang diterima bukan berarti pihak yang diadukan terbukti bersalah. Sinthia menambahkan keterlibatan pelaku usaha dalam menegakkan HAM dalam semua dimensi, dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya mendapat reputasi yang baik, semangat kerja dan motivasi yang lebih baik dari para pekerja karena produktifitas lebih tinggi. “Dapat menekan biaya dari konflik berkepanjangan,” kata Sinthia.

Sementara itu Mugiyanto, Senior Program Officer for Human rights and Democracy (INFID), mengatakan instrument UNGP dapat menjadi acuan utama untuk memperkaya dan memperdalam isu HAM bagi jurnalis.

Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan jurnalis mempunyai peran penting untuk mendorong dan mengedukasi pelaku usaha terlibat dalam penegakan HAM dan masyarakat tahu haknya. “Workshop ini bagian dari peningkatan kapasitas jurnalis,” katanya. (rhm)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi