LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Bom Samarinda

Kamis, 17 November 2016 : 22.12
Gereja Oikumene Samarinda @2016
SAMARINDA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan siap memberikan perlindungan kepada para saksi dalam kasus ledakan Bom Samarinda. Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo saat memimpin langsung tim LPSK dalam pertemuan antara tim LPSK dengan Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail.

"Kami apresiasi langkah cepat Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, mengingat besarnya potensi peran pemerintah daerah melalui SKPD dalam memberikan bantuan kepada korban", ujar Hasto. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan medis dan psikologis melalui Dinas Kesehatan yang tentunya membawahi instalasi medis maupun psikologis.

Dalam pertemuan dengan Wakil Walikota Samarinda ada komitmen bahwa layanan rehabilitasi medis dan layanan rehabilitasi psikologis akan diberikan bersama-sama antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

"Langkah ini harus ditiru oleh pemerintah daerah lain, karena memberi pesan bahwa korban kejahatan, khususnya terorisme, tidak sendirian. Ada pemerintah dan masyarakat bersama mereka", jelas Hasto Kamis (17/11/2016).

Selain mengunjungi Pemerintah Daerah, tim LPSK berkordinasi dengan Polresta Samarinda dan mengunjungi keluarga korban. Dalam kordinasi dengan Polresta Samarinda tim LPSK diterima Wakapolresta Samarinda AKBP Vendra Riviyanto.

Dari koordinasi ini didapat informasi bahwa saat ini sudah ada 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jika pada prosesnya nanti ada saksi yang butuh dilindungi, Polresta Samarinda akan menyampaikan kepada LPSK.

"Kami siap memberikan perlindungan kepada saksi sejauh bisa membantu pengungkapan kasus, apalagi tindak pidana terorisme merupakan salah 1 tindak pidana yang saksi dan korbannya mendapat prioritas perlindungan dari LPSK", tegas Hasto.

Sementara dalam kunjungan kepada keluarga korban, didapatkan informasi bahwa sejauh ini keluarga korban masih belum akan meminta layanan perlindungan kepada LPSK.

Hal ini dikarenakan ada bantuan dari pemerintah daerah setempat kepada para korban. Meski demikian, keluarga korban bisa saja meminta perlindungan kepada LPSK jika dalam proses peradilan nanti mereka merasa perluu dilindungi.

"Kami membuka diri memberikan perlindungan baik kepada korban, keluarga korban, dan saksi kasus ini. Apalagi jika sudah terkait pengungkapan kasus", tukas Hasto.

Selain pemberian layanan bantuan rehabilitasi medis dan psikologis, LPSK juga diamanatkan UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan fasilitasi pemberian bantuan rehabilitasi psikososial dan fasilitasi kompensasi.

Bantuan Psikososial adalah bantuan yang diberikan dengan tujuan agar korban bisa menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

"Misalnya bantuan fasilitasi pendidikan untuk korban yang rata-rata anak-anak melalui Dinas Pendidikan setempat. Layanan ini penting karena dampak kejahatan terorisme sangat besar, termasuk mempersulit korban menjalankan fungsi sosialnya", ujar Hasto.

Kompensasi sendiri merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara. Ganti rugi ini sebagai bentuk tanggungjawab negara karena kegagalan memberikan jaminan keamanan bagi warganya. "Kami harap jaksa nantinya memasukan kompensasi ke dalam tuntutan. Agar beban korban bisa semakin berkurang", pungkasnya.

Diketahui, sebuah bom diledakkan di depan Gereja Oikumene Samarinda pada hari Minggu (13/11) lalu. Akibat ledakan tersebut 1 orang balita tewas dan beberapa lainnya luka berat (rhm)
Berita Pilihan
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi