Permen KKP Nomor 57 Bikin Bangkrut Pengusaha ATLI di Bali

Kamis, 06 Oktober 2016 : 01.00
DENPASAR- Para pengusaha tangkap ikan di Bali mengacam menutup perusahaan jika Peraturan Menteri KKP nomor 57 tahun 2014 tidak dicabut karena aturan itu dianggap memberatkan usaha mereka.

Mereka meminta dilakukan Revisi Permen Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)  nomor 30 tahun 2011 dan memperbolehkan kembali proses transhipment.

Sekjen DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus Siswa Putra menjelaskan, sudah 100 kapal lebih yang ditambatkan dan yang lainnya sedang dipanggil dari tengah laut.

"Proses penambatan sudah terjadi sejak tanggal 30 September lalu," tegas Agus didampingi pengurus ATLI lainnya saat jumpa pers Rabu (5/10/2016).

Saat ini, Sebanyak 401 kapal penangkap ikan milik ATLI yang beroperasi di Pelabuhan Benoa Bali. Jika kondisi ini terus berlangsung, ratusan kapal itu akan ditambatkan secara bertahap sampai dengan 30 November 2016.

Agus berdalih, pihaknya tidak pernah menyuruh ribuan ABK di Benoa untuk berdemo. Cukup ratusan kapal itu sandar, mereka mau parkir dimana.

Ribuan ABK mau makan pake apa. pengusaha sudah dalam posisi pasrah. Silahkan saja pemerintah melalui KKP maunya seperti apa.

"Bila dalam sebulan ini tidak pernah ada solusi maka kami angkat tangan dan tutup buku," tegasnya.

Hal sama disampaikan Ketua DPP ATLI Kasdi Taman kapal yang ditambatkan sudah tidak bisa beroperasi lagi.

Ratusan kapal milik anggota ATLI, dikandangkan atau diikat di dermaga barat Pelabuhan Benoa.

Mereka memprotes atas pelarangan proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah laut (transhipment) oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Soal kekhawatiran, jika mereka akan membawa langsung ikan tangkapan ke pasar luar negeri atau ekspor ketika berada di tengah laut hal itu dibantahnya.

Bahkan, Kasdi berani menjamin, jika sampai para pengusaha ikan langsung membawa ikan mereka dijual ke luar negeri atau tidak kembali ke pelabuhan, siap diberi sanksi tegas.

"Kami hanya minta satu saja. Cabut Permen KKP Nomor 57, karena aturan itu sangat merugikan kami dan membuat anggota Atli terancam bangkrut dan tidak bisa beroperasi," tegasnya lagi. (rhm)

Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi