Pariwisata yang Berkembang Solusi Atasi Pengangguran di Bali

Kamis, 06 Oktober 2016 : 06.32
Anak Agung Gede Artyawan (foto:kabarnusa) 
DENPASAR -  Anak Agung Gede Artyawan tokoh masyarakat Pemogan Denpasar menyatakan saat ini masalah pengangguran menjadi problem serius yang harus dipecahkan sehingga semua pihak diminta untuk berfikir realistis bahwa Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Menurutnya, pembangunan sektor kepariwisataan di Kota Denpasar dan Badung atau wilayah Bali Selatan terus menggeliat ditandai terus berlangsungnya pembangunan sarana akomodasi hotel, vila dan lainnya..

Hal itu menunjukkan, jika sektor pariwisata masih menjadi primadona bagi Bali. Lebih dari itu, pariwisata telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Meskipun, banyak pihak yang menilai pariwisata di Bali Selatan sudah jenuh faktanya, sampai saat ini, pembangunan akomodasi pariwisata seperti di Denpasar, Kuta dan daerah lainnya tetap berlangsung.

Karenanya, dalam menyikapi bergulirnya pro kontra reklamasi revitalisasi Teluk Benoa, yang nantinya akan mengangkat pariwisata Bali dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, Artyawan meminta  masyarakat lebih obyektif.

"Saya kira reklamasi Teluk Benoa, salah satu solusi dalam mengatasi masalah pengangguran di Bali," ucap mantan Ketua STT Teladan di Bali itu dalam sebuah perbincangan dengan awak media baru-baru ini.

Artyawan meyakini rencana investor yang akan merevitalisasi kawasan itu, akan berdampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata Bali khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Dia menyadari bahwa masyarakat lainnya memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi pro-kontra reklamasi Teluk Benoa, namun menurutnya hal itu wajar adanya perbedaan pendapat.

Terkait dengan keputusan desa adat wilayahnya sebagaimana disampaikan Pasubayan Desa Pemogan yang tegas meminta warga adat untuk menolak rencana reklamasi, dia tetap menghargai hal itu.

"Banjar saya (Sakah) memberikan kebebasan kok kepada warganya menyampaikan sikap," dalihnya. Apalagi, pilihan sikapnya itu, sebenarnya juga merupakan bagian hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi UUD 1945.

Dengan pillihan sikapnya itu, dia sadar dan siap menanggung risiko termasuk harus mendapat kecaman, bully di media sosial. Baginya, berbagai kecaman bahkan ancaman sebagai hal biasa diterimanya selama ini dan dia tidak mau menanggapinya secara berlebihan.

Bahkan, belum lama ini, dia sempat diadili desa adat setempat gara-gara dalam sebuah pemberitaan yang menyampaikan sikap pandangannya dalam pro-kontra reklamasi, ada kesalahan penyebutan dirinya ditulis Ketua Karang Taruna, padahal sudah tidak menjabat lagi.

Di pihak lain, dia meminta agar masyarakat tidak gampang menghakimi dan menilai negatif kepada investor karena kenyataanya pula, tidak sedikit yang hidup mereka bekerja, menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.

"Sekali lagi, ini masalah nasib perut orang, harus dipikirkan matang, Bali ke depan seperti apa," imbuh tokoh organisasi sayap Partai Golkar Denpasar itu. (rhm)


















Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi