MUDP Bali Menuntut Permintaan Maaf, Nyoman Parta Menolak

Rabu, 26 Oktober 2016 : 22.28
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta 
DENPASAR- Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta keukeuh menolak meminta maaf atas pernyatanya terkait polemik Surat Edaran yang dikeluarkan MUDP Bali menyikapi terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sebagaimana diketahui, Selasa (25/10), Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali menyampaikan protes terhadap penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang dibacakan Parta pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (18/10).

MUDP mempersoalkan penjelasan Ranperda  itu, yang menyoroti dua Surat Edaran yang dikeluarkan MUDP Bali menyikapi terbitnya UU LKM, yang menyebutkan Surat Edaran itu telah membingungkan pengelola LPD. Karena itu MUDP Bali meminta Parta untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

MUDP meminta agar Parta mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Majelis Desa Pakraman (MDP) di semua tingkatan di Bali dengan deadline 3x24 jam.

"Saya tidak akan meminta maaf. Saya siap menanggung resikonya," tegas Parta pada sidang Paripurna DPRD Bali, Rabu (26/10/2016).

Politisi PDIP asal Gianyar yang dikenal sangat peduli terhadap adat dan budaya Bali, ini membeberkan alasan menolak mencabut pernyataan dan meminta maaf.

Pertama, Surat Edaran itu telah menimbulkan kebingungan, bukan mengada-ada, tapi faktanya ada.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD Bali dengan Pengelola LPD, dan beberapa pihak terkait beberapa pekan lalu, sehingga Dewan memutuskan mengajukan Ranperda inisiatif revisi Perda LPD.

"Apa yang saya sampaikan adalah benar, baik penulisan maupun substansinya. Dan kenyataannya kebingungan itu memang terjadi. Di DPRD Bali ini ada empat Bendesa Adat. Pengelola LPD juga bereaksi. Begitu juga BKS LPD. Itu faktanya ada saat rapat dengar pendapat," tegas Parta.

Kedua, Parta menegaskan bahwa apa yang disampaikannya dalam penjelasan Ranperda Inisiatif Revisi LPD itu bukan pendapat pribadi.

Penjelasan tersebut merupakan sikap resmi DPRD Bali secara kelembagaan, yang sudah diputusjan dalam rapat paripurna internal DPRD Bali sebelum dibacakannya pada rapat paripurna pada 18 Oktober lalu.

"Secara prosedural dan mekanisme, materi itu sudah melalui tahapan di lembaga Dewan dan sudaj mendapat persetujuan lembaga Dewan pada tanggal 14 Oktober 2016 untuk selanjutnya disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2016," jelasnya.

Ketiga, terkait ultimatum untuk menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 3x 24 jam, Parta mengingatkan soal Peraturan DPRD Bali Nomor 21 Tahun 2014.

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tulisan  dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Polemik ini bermula saat penjelasan Ranperda yang dibacakan Parta dalam Rapat paripurna pada 18 Oktiber lalu mengungkap persoalan khusus dalam pengelolaan LPD berkaitan dengan terbitnya UU LKM.

Pasal 39 ayat (3) UU tersebut mengatur LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU ini.
Menurut Parta, ketentuan pasal tersebut telah menjadi polemik dan juga memunculkan tafsir yang beragam.

Bahkan dengan alasan menyelamatkan LPD Bali, MUDP mengeluarkan 1) Surat Edaran No 11/SE/MUDP/2014 tgl 6 Februari 2014 tentang penundaan penyetoran dana pemberdayaan 5%; dan 2) surat edaran Nomor 25/SP/MUDP Bali/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang pendaftaran ulang LPD ke MUDP.

"Dampak yang timbul atas surat edaran tersebut adalah adanya kebingungan dari pengelola LPD, bendesa pakraman, reaksi dan BKS LPD dan LPLPD serta adanya puluhan LPD yang tidak menyetor dana pemberdayaan," jelas Parta ketika itu.

Namun MUDP Bali keberatan, dan meminta Parta mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

MUDP Bali secara kelembagaan menyatakan sangat keberatan atas pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Bali, Saudara I Nyoman Parta, yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Bali, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016.

"MUDP Bali menuntut supaya Ketua Komisi IV DPRD Bali meminta maaf secara resmi sekaligus mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya tersebut selambat-lambatnya 3x24 jam sejak surat ini diterima," demikian pernyataan tertulis dalam surat keberatan ditandatangani Ketua MUDP Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha.

Dijelaskan Jero Putus Upadesha, supaya tidak menimbukan persepsi dan stigma negatif pada keberadaan MUDP Bali maupun Surat Edaran dimaksud, maka sesuai dengan Pasangkepan Prajuru Harian MUDP Bali pada 21 Oktober lalu, MUDP Bali memberikan klarifikasi dan pelurusan terhadap Penjelasan Ranperda yang dibacakan Parta pada rapat paripurna tersebut.

Surat edaran Nomor 20/SP/MUDP Bali/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang pendaftaran ulang LPD ke MUDP. Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Paruman Agung III MDP Bali tanggal 8 Agustus 2014.

Dengan demikian, tidak beralasan dan tidak tepat bila dikatakan Surat Edaran MUDP Bali menimbulkan kebingungan pengelola LPD maupun Bendesa Pakraman.

Karena sebelum dan sesudah ditetapkan Perarem LPD Bali sebagai payung hukum adat Bali (sesuai amanat UU LKM), MDP Bali di berbagai tingkatan melakukan sosialisasi terkait kedudukan hukum dan tata kelola LPD Pasca-UU LKM kepada para Bendesa Adat sebagai representasi pemilik LPD di masing-masing Desa Pakraman.

"Dari sosialisasi itu telah muncul kesepahaman  untuk melindungi LPD senagai druwen Pakraman dengan payung hukum adat Bali," tutupnya. (gek)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi