KPPU Jamin Revisi UU Persaingan Usaha Tak Akan Hambat Pengusaha

Minggu, 23 Oktober 2016 : 21.21
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf (foto:kabarnusa)
JAKARTA- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menegaskan rancangan UU Persaingan Usaha tidak akan menghambat atau menghalang-halangi kegiatan usaha bahkan sebaliknyaakan memberikan kepastian hukum berusaha.

"RUU Persaingan Usaha akan meningkatkan iklim Investasi di Indonesia, menciptakan efisiensi ekonomi dan produktifitas nasional," tutur Syarkawi dalam keterangan tertulisnya diterima Kabarnusa.com Minggu (23/10/2016)..

Dengan penguatan KPPU dalam usulan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru merupakan upaya KPPU untuk mendukung pertumbuhan perekonomian tinggi di Indonesia.

Pelaku usaha tidak perlu khawatir akan terhambat usahanya akibat perubahan sejumlah pasal dalam RUU Persaingan Usaha.

Pihaknya menjamin rancangan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 ditujukan untuk membantu pelaku usaha menciptakan kepastian hukum berusaha sehingga semua pelaku usaha terlindungi hak-haknya.

Dicontohkan, tentang perubahan pengenaan denda menjadi maksimal 30% dari hasil penjualan.

"Pengenaannya tidak akan sembarangan karena KPPU punya formula perhitungan yang telah diuji obyektivitasnya, serta mengikuti best pratices yang telah berlaku di negara-negara lain," sambungnya.

Praktik kartel atau persekongkolan usaha hingga sekarang ini masih banyak terjadi di berbagai sektor bisnis strategis.

Kasus persekongkolan usaha yang berhasil dituntaskan KPPU telah terbukti membawa dampak kerugian ke konsumen atau negara sampai triliunan rupiah, sehingga perlu penekanan dalam penegakan hukumnya.

Sejumlah kasus yang diputuskan KPPU seperti distribusi garam, kartel pesan singkat atau SMS, penetapan harga ban, perdagangan sapi impor, pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler).

"Dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik kartel tidak dapat dipandang sebelah mata, baik yang langsung dialami konsumen  maupun kerugian lainnya secara tidak langsung," tegas dia..

Dikatakan, praktik persaingan usaha tidak sehat ini  mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi sumber daya lantaran harga jual produk menjadi mahal.

Sehingga, kalau dibiarkan terus terjadi akan membuat daya saing nasional sulit terangkat.

Salah satu poin revisi UU Nomor 5/1999 yang tengah diperjuangkan KPPU, yaitu peningkatan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli hingga 30% dari hasil penjualan.

"Saat ini, dalam UU yang berlaku denda yang dapat diberikan ke pelaku kartel hanya maksimal Rp 25 miliar,' sebutnya..

Dengan peningkatan denda ini akan memberikan efek jera kepada pelaku kartel. Selain itu, besaran denda yang masuk ke kas negara diharapkan dapat mengganti kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik kartel.

Terkait persoalan merger dan akuisisi perusahaan, fungsi KPPU juga diharapkan mengalami perubahan. Syarkawi menjelaskan, UU persaingan usaha di banyak negara telah mewajibkan pelaku usaha yang hendak melakukan merger untuk memberitahukan rencana merger.

Selain itu akuisisinya terlebih dahulu kepada KPPU sebelum merger atau akuisisi atau dikenal dengan istilah  pre merger notification.

KPPU sepakat dengan KOMISI VI DPR RI yang mendorong ke arah mekanisme pre merger notification dalam RUU Persaingan Usaha. “Regim post merger notification ini tidak memenuhi azas keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha” tegas Syarkawi.

Modus praktik kartel dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Sehingga, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri demi menjaga keberlangsungan iklim persaingan usaha yang sehat.

Sudah menjadi permasalahan yang serius dalam perkembangan modus praktik kartel, sekarang kesepakatan antar pelaku tak lagi dituangkan dalam perjanjian tertulis, bahkan tren-nya saat ini dibungkus dengan berlindung dibalik kebijakan pemerintah.

Dengan kondisi ini, penguatan kewenangan KPPU untuk dapat mengungkap praktik-praktik kartel menjadi suatu kebutuhan  mendesak yang harus segera dipenuhi.

KPPU juga menyetujui mempertegas kewenangannya dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu terhadap pelaku usaha yang tidak kooperatif KPPU dapat meminta bantuan penyidik untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.

"Kami bukanlah lembaga superbody dan jauh dari kualifikasi sebagai lembaga superbody. KPPU merupakan lembaga quasi judisial, kewenangan KPPU dibatasi  dalam lingkup administratif, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU pun hanya bersifat administratif saja sesuai dengan UU yang berlaku," demikian Syarkawi. (des)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi