Fuad Bawazier: Penerimaan Tax Amnesty Masih di Bawah Target APBN

Senin, 03 Oktober 2016 : 09.00
(Fuad Bawazier /net)
Meskipun pemerintah wajib bersyukur dan berterima kasih kepada kesadaran masyarakat dalam mengikuti program Tax Amnesty (TA) tapi pemerintah harus ingat bahwa penerimaan uang tebusan pajak yang sudah mencapai Rp97T masih di bawah target yang sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp165T. Artinya Baru mencapai 59 %.

Keprihatinan lain adalah kenyataan bahwa Dana repatriasi yg ditarget Rp1000T Baru masuk Rp130T atau hanya 13% padahal Dana repatriasi inilah yang benar-benar akan membantu pertumbuhan ekonomi sebab ibarat darah segar yang masuk ke perekonomian Indonesia. Kurs rupiah thdp dollar yg menguat menjadi dibawah Rp13000 àdalah Karena masuknya Dana repatriasi yang Rp130T itu .

Yang juga menarik adalah bahwa nampaknya lebih banyak pengusaha atau WP kelas lokal (bukan WP kakap) yang ikut TA dp WP Besar yg semula diharapkan atau ditargetkan sbg peserta Utama TA. Indikasinya adalah rendahnya uang repatriasi yang masuk tadi dibandingkan dg dana-dana milik orang Indonesia di luar negeri yang di perkirakan Rp11000T.

Artinya, dari Ratusan ribu pengusaha2 atau WP yg ikut TA, nampaknya lbh banyak di dominasi oleh pengusaha menengah kecil. Kelompok ini kelihatannya lbh terpanggil kesadarannya atau nasionalismenya.

Pemerintah juga tdk perlu membusungkan dada dg membandingkan keberhasilan program TA Indonesia dengan TA di negara negara lain sebab ada 3 factor yg membedakan yg hrs di perhatikan sehingga perbandingan itu kurang relevan.

Pertama, perbedaan tax ratio dinegara negara TA. Semakin rendah tax rationya, semakin besar peluang suksesnya TA. Indonesia ini negara dengan tax ratio yang amat rendah (11%) sehingga logikanya TA akan lebih berpeluang suksesnya.

Kenapa begitu? Sebab rendahnya tax ratio adalah indikasi banyaknya penggelapan pajak yg terjadi selama ini. Makanya ketika di Indo ada peluang TA, logikanya banyak yg memanfaatkannya spt di Indonesia sekarang ini.

Kedua, rentang waktu dan scope TA dinegara-negara itu yang berbeda dengan Indonesia sehingga perbandingan menjadi kurang relevan. Ketiga, PDB yg berbeda beda. Indo adalah negara Besar yg masuk G20 sehingga tidak tepat dibandingkan dg negara yabg berbeda PDBnya.

Tugas utama pemerintah sekarang ini adalah focus pd pemulangan Dana repatriasi dari Singapore yg msh banyak menghadapi kendala dan nampaknya datang dari pihak Singapore. Kendala2 tsb antara lain mempersulit pencairan dan pemulangan dana ke Indonesia serta melaporkan peserta TA ke kepolisian Singapore.

Jelas Singapore kawatir bila Dana perbankannya kesedot ke Indo. Pengusaha2 ini kini mengeluh atas Perlakuan Singapore yg kurang bersahabat thdp pengusahap2 Indo peserta TA yg ingin menarik dananya ke Indonesia.

Pemerintah juga perlu menasihati pengusaha-pengusaha itu agar lebih insaf dan sadar bhw sbg pengusaha WNI yang mendapatkan rezekinya dan kaya dari Indonesia untuk menyimpan dananya juga di Indonesia, tidak lagi di luar negeri.

Apalagi telah banyak fasilitas pajak dan lainnya yang diberikan negara kpd para pengusaha Indonesia ini. Pemerintah kini sedang perlu dana besar utk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pengusaha besar perlu berpartisipasi.

Kini sdh saatnya pemerintah melakukan reformasi total perpajakan di Indonesia antara lain mengubah Ditjen Pajak menjadi sebuah BADAN tersendiri dibawah Presiden. Scope dan tanggungjawab Pajak sudah terlalu Besar utk sebuah Ditjen.

Apabila sudah jadi Badan tersendiri maka Kemenkeu mungkin juga sdh tidak memerlukan Wakil Menteri. Dengan Badan tersendiri diharapkan tax ratio Indonesia akan dapat dinaikkan dan kita semakin mandiri dalam pembiayaan APBN.

Mantan Menteri Keuangan - Fuad Bawazier
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi