Dugaan Penyuapan terhadap Media dalam Kasus Lippo, Ini Sikap AJI

Jumat, 21 Oktober 2016 : 06.06
Ketua AJI Indonesia Suwarjono (kanan)
JAKARTA -  Jika terbukti benar apa yang disampaikan jaksa KPK dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Rabu, 19 Oktober 2016 adanya surat elektronik dari Direktur Utama PT Kobo Media Spirit Stefanus Slamet Wibowo maka hal itu merupakan pelanggaran nyata terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ)..

Kabar cukup mengejutkan bagi jurnalis dan media datang dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang Rabu, 19 Oktober 2016 lalu, jaksa KPK memaparkan surat elektronik dari Direktur Utama PT Kobo Media Spirit Stefanus Slamet Wibowo.

Surat itu berisi proposal pencitraan media untuk melindungi nama baik Lippo Group setelah terjadi penangkapan terhadap Doddy Aryanto Supeno, pegawai PT Artha Pratama Anugerah, anak perusahaan Lippo.

Dody Aryanto Supeno ditangkap KPK karena menyuap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, Rp 1,5 miliar untuk membantu pengurusan sejumlah perkara yang menjerat anak perusahaan Lippo Group di pengadilan.

Selain untuk pencitraan Lippo Group, proposal itu juga untuk pencitraan positif terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan suap pengurusan perkara itu.

Dalam email itu dikatakan ada alokasi dana ratusan juta untuk sejumlah media di Jakarta. Masing-masing: Bisnis Indonesia, Kontan, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Republika, Jakarta Post, Koran Tempo, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Sindo, Majalah Review, Majalah Forum, Rakyat Merdeka, Neraca, Koran Jakarta dan Indopos, dengan nominal bervariasi dari Rp 75 juta hingga Rp 450 juta.

Stefanus Slamet Wibowo, yang dalam sidang Rabu lalu itu bersaksi untuk terdakwa Edy Nasution, mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada tim yang ia sebut "pawang", yang nantinya akan mendistribuskannya ke media.

Menurut Slamet, setidaknya sudah Rp 600 juta yang diberikan Lippo kepada Slamet. Namun ia mengakui bahwa tak semua uang itu diberikan kepada pawang karena sebagian ia ambil sebagai fee management. Sehari setelah kesaksian sidang itu, Slamet memberikan pernyataan membantah menyuap media. Sejumlah media yang namanya disebut juga membantah pernyataan Slamet.

Fakta yang disampaikan dalam pengadilan tindak pidana korupsi itu sudah menjadi pengetahuan umum dan itu akan mempengaruhi persepsi publik terhadap jurnalis dan media di Indonesia.

Sebab, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya pasal 6 jelas menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

" Apa yang disampaikan dalam sidang itu, jika terbukti benar, adalah pelanggaran nyata terhadap KEJ," tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Suwarjono dalam siaran persnya yang ditandatangani bersama Ketua Bidang Pendidikan Abdul Manan Kamis 20 Oktober 2016..

 Oleh karena itu, AJI organisasi jurnalis yang beranggotakan 2.000 jurnalis yang tersebar di 36 kota di seluruh Indonesia, menyatakan sikap:

1. Meminta jurnalis dan media yang disebut dalam sidang itu melakukan klarifikasi sungguh-sungguh terhadap Stefanus Slamet Wibowo. Meski Slamet mengatakan itu hanya proposal, namun dia juga mengaku sudah menerima uang ratusan juta yang sudah dipakai.

Jika informasi yang disampaikan di depan sidang itu tak sesuai fakta, itu artinya dia memberikan keterangan bohong di depan pengadilan dan itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika informasi itu memang benar, media perlu melakukan langkah lebih lanjut. Misalnya, dengan melakukan pemeriksaan internal untuk menguji tudingan tersebut dan memprosesnya jika melannggar KEJ.

2. Meminta jurnalis dan media selalu mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Selain terkait pasal 6 tentang larangan menerima suap, media juga sepatutnya menjaga independensinya seperti diamanatkan dalam Pasal 1 KEJ. Sebab, ada juga jurnalis yang menduduki jabatan struktural di redaksi yang diketahui juga menduduki posisi di perusahaan milik negara.

Praktik rangkap jabatan seperti itu jelas tak sesuai dengan semangat KEJ yang mensyaratkan jurnalis harus bersikap independen.

3. Meminta Dewan Pers untuk lebih aktif menjaga kepatuhan jurnalis dan media dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Kepatuhan itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga kebebasan dan kemerdekaan pers yang itu merupakan amanat Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kewajiban Dewan Pers untuk menjaga kebebasan pers adalah juga dimandatkan oleh Undang Undang Pers.

4. Secara internal AJI juga akan melakukan pemeriksaan untuk melihat kemungkinan ada anggotanya yang diindikasikan terlibat dalam praktik ini.

"Kami berharap organisasi jurnalis lainnya melakukan langkah yang sama demi menjaga nama baik dan kehormatan profesi ini," tutup Suwarjono. (rhm)

Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi