OJK Berlakukan Aturan Baru Jaring Pengurus BPR

Selasa, 27 September 2016 : 12.10
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Nasirwan (dok.kabarnusa)
DENPASAR - Mulai 1 Agustus 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara memberlakukan aturan baru terkait "fit and proper test" atau penilaian kepatutan dan kelayakan pengurus baru di bank perkreditan rakyat (BPR).

Terkait hal itu, OJK terus menyosialisasikan penyederhanaan aturan terkait "fit and proper test" BPR.

"Efketif berlaku mulai 1 Agustus 2016," sebut Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Nasirwan ditemui usai pembukaan sosialisasi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan di Sanur Denpasar Senin 26 September 2016.

Aturan yang lebih sederhana untuk menjaring pengurus baru BPR itu dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016.

Disebutkan dalam aturan itu, pengurus baru BPR yang merupakan pihak utama di antaranya seperti direksi dan komisaris, tidak lagi menempuh wawancara formal dan tes tertulis.

Untuk penilaian dilakukan lembaga jasa keuangan tersebut atau "self assessment" sehingga pihak bank memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan lembaga jasa keuangan itu.

OJK sudah melakukan penilaian kemampuan orang itu (calon) atas dasar CV, nanti kami lihat sistem pengawasannya, ada tidak penyimpangan dari calon itu.

Pihaknya, jika dipandang perlu, bisa mengundang calon dimaksud.

Selain itum seluruh lembaga keuangan memiliki acuan yang sama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga dapat menghindari terjadinya arbitrase regulator dan inkonsistensi dalam pelaksanaan "fit and proper test" di lembaga yang diatur dan diawasi OJK.

"Dengan demikian tidak ada lagi sebutan penilaian kemampuan dan kepatutan khusus perbankan atau khusus asuransi dan sebagainya," tutupnya. (gek)

Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi