Koalisi Mahasiswa Indonesia Timur Tolak Penurunan Tarif Interkoneksi

Minggu, 04 September 2016 : 14.40
(ilustrasi/dok.kabarnusa)
JAKARTA – Rencana Menkominfo Rudiantara menurunkan tarif interkoneksi dari Rp 250 menjadi Rp 204 mendapat penolakan juga dari Koalisi Mahasiswa Indonesia Timur Untuk Mengawal Nawacita (Komitmen).

Kebijakan tersebut justru akan menguntungkan perusahaan telekomunikasi asing, dan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah bagi operator telekomunikasi BUMN.

Kebijakan Menkominfo itu jelas akan menyebabkan Telkom rugi. Karena Telkom adalah perusahaan milik negara atau BUMN, maka kerugian Telkom berarti kerugian negara.

"Kami berharap Menkominfo lebih fokus pada penyediaan layanan telekomunikasi hingga ke pelosok Nusantara,” kata Perwakilan Koalisi Mahasiswa Maluku, Abdul Rahim usai menggelar pertemuan dengan pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis di Jakarta, akhir pekan lalu.

Rahim menjelaskan, kawasan Timur Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.

Lantas, atas dasar apa. Menkominfo menurunkan biaya interkoneksi yang justru dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi BUMN  yang selama ini membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia timur?

Dikatakan, penurunan biaya interkoneksi itu dikhawatirkan akan menghambat upaya pemerintah memperluas pembangunan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok Tanah Air.

"Kawasan Timur Indonesia, seperti di Papua, masih banyak saudara kami yang belum menikmati jaringan telekomunikasi," sambungnya.

Wakil Koalisi Mahasiswa dari Nusa Tenggara TImur (NTT) Ahmad Nasir Rarasina juga melontarkan pandangan senada.

Usai pertemuan dengan Ketua Umum FSP BUMN Strategis (FSP-BUMN Strategis) Wisnu Adhi Wuryanto, di Warung Daun Cikini Jakarta, Ahmad mengatakan, pada prinsipnya mendukung setiap upaya yang mendorong pembangunan dan perluasan jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Nusantara.

"Sebagai mahasiswa, kami sangat respek terhadap apa yang disuarakan oleh FSP BUMN Strategis yang menolak kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Apalagi kebijakan itu berpotensi merugikan BUMN yang selama ini membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia timur," kata Ahmad.

Pihaknya mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dengan opini yang dibentuk oleh operator telekomunikasi milik asing itu seolah-olah kebijakan penurunan biaya interkoneksi itu menguntungkan masyarakat.

“Jika ada yang bilang penurunan biaya interkoneksi akan menguntungkan masyarakat, buat kami itu seperti angin sorga, cuma enak didengar,” ucapnya.

Sementara itu, Wisnu Adhi Wuryanto akan terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Menkominfo Rudiantara yang berencana menurunkan biaya interkoneksi. Apalagi kebijakan penurunan biaya interkoneksi itu juga akan diikuti dengan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 dan 53 tahun 2000 terkait network sharing atau berbagi jaringa.

Jika revisi terkait network sharing tersebut dilakukan, lanjut Wisnu, operator telekomunikasi yang hanya membangun jaringan telekomunikasi di perkotaan akan semakin malas membangun jaringan hingga ke pelosok Tanah Air.

Celakanya operator telekomunikasi yang ‘ogah’ membangun tersebut adalah operator telekomunikasi milik asing, seperti Indosat Ooredoo milik Qatar dan XL Axiata milik Malaysia.

"Dari sisi regulasi, kami menilai ini seperti memberi fasilitas kepada operator swasta asing secara berlebihan," ungkap dia.

Dalam modern licensing, setiap operator telekomunikasi yang mendapat lisensi nasional memiliki kewajiban membangun jaringan ke seluruh Nusantara.

"Jangan sampai regulasi ini merugikan operator yang telah bersusah payah membangun jaringan," tutupnya. (wan)

Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi