GeRAK BUMN Desak KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi APBD Kukar

Kamis, 01 September 2016 : 18.33
(ilustrasi/net)
JAKARTA - Gerakan Rakyat Anti Korupsi BUMN (Gerak BUMN) bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok pro demokrasi & anti korupsi lainnya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan RW.

Dari pengumpulan data dan proses riset serta investigasi dilakukan Gerak BUMN, terkait dugaan korupsi APBD kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), menemukan berbagai dugaan korupsi di dalamnya yang melibatkan RW.

Dibeberkan, pertama, dana bantuan sosial ( bansos) untuk beberapa organisasi kepemudaan seperti AMPI, KNPI dan KONI tanpa laporan pertanggungjawaban kegiatan senilai puluhan Milyar rupiah.

Kedua, proyek fiktif sebesar Rp1, 3 Triliun rupiah dalam APBD Kutai Kertanegara tersebar di beberapa SKPD seperti dinas pendidikan, Bina Marga, Cipta Karya & Bapeda

Ketiga, dugaan korupsi penerbitan izin usaha perkebunan PT PT Tunas Prima Sejahtera (TPS) yang melibatkan Bupati Kukar RW, untuk perkebunan kelapa sawit seluas 3.600 ha tanpa persetujuan menteri kehutanan.

Masih banyak lagi penyimpangan dan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme  lainnya dalam berbagai proyek jumbo  di Kabupaten Kutai Kertanegara selama RW menjabat sejak tahun 2010.

RW merasa percaya diri, karena didukung dan dilindungi penguasa di Jakarta yang berkepentingan bisnis atas berbagai kasus dugaan korupsi yang melilit dirinya.

"Kami tahu persis siapa-siapa orangnya," tukas Koordinator Aksi GeRAK BUMN Fikrillah dalam rilisnya diterima Kabarnusa.com Kamis (1/9/2016).

GeRAK BUMN tidak akan pernah mundur dan berkomitmen untuk terus memperbesar perlawanan anti korupsi  bersama kekuatan rakyat.

Tidak akan pernah mundur satu langkahpun dalam melawan koruptor yang telah merugikan uang rakyat triliunan rupiah.

GeRAK BUMN mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan mengambil alih proses hukum yang di saat ini tengah di tangani Kejaksaan terkait berbagai dugaan korupsi Rita Widyasari tanpa takut intervensi kekuasaan.

Selain itu, pihaknya Mendesak KPK segera menangkap RW karena bukti-bukti permulaan terang benderang menunjukan keterlibatannya.

"Rakyat akan selalu bersama-sama KPK dalam menghadapi para pencuri uang rakyat," demikian Fikrillah.  (wan)

Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi