Petugas Layani Hari Libur, Pemohon E-KTP di Denpasar Membludak

Rabu, 31 Agustus 2016 : 17.08
ilustrasi
DENPASAR- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar harus buka layanan sampai Hari Sabtu-Minggu selama bulan September ini menygusul membludaknya penduduk Kota Denpasar yang ingin melakukan perekaman atau input data e-KTP.

"Ini kami lakukan agar masyarakat yang ingin mencari KTP dapat terlayani semua sampai akhir batas waktu akhir bulan September," kata Kadis Dukcapil Nyoman Gde Narendra di Gedung Sewaka Dharma, Rabu (31/8/2016).

Pihaknya berharap, nantinya semua penduduk Denpasar yang sudah wajib KTP dapat melakukan perekaman data e-KTP.

Untuk itu, dia meminta  masyarakat bisa melakukan perekaman E-KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk Masayarakat di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan di masing – masing Kecamatan di hari Sabtu dan Minggu.

Kata dia, pelayanan perekaman E-KTP dan Pembuatan E-KTP di berikan pada hari Sabtu Minggu mengingat saat jam kerja jumlah masyarakat yang melakukan perekaman  membludak.

Mmasyarakat hendaknya dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga nantinya seluruh penduduk Denpasar sudah terekam datanya.

Karena sesuai dengan edaran dari Kemendagri bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP atau input data  sampai tanggal 30 September  tidak bisa mendapat akses pelayanan publik. Untuk itu dengan memberikan pelayanan Sabtu dan Minggu diharapkan masyarakat tidak mengantre terlalu lama dan semuanya bisa terlayani.

Pelayanan sampai hari Sabtu dan Minggu kecuali hari Libur hari raya adalah menindaklajuti instruksi Walikota Rai Mantra agar Capil memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

“Kami diinstruksikan oleh Bapak Walikota agar buka layanan hari Sabtu dan Minggu selama bulan September,” kata Narendra didampingi Narendra didampingi Kasubag Pemberitaan Humas Dewa Gede Rai .

Dengan batas waktunya sampai 30 September 2016. Setelah tanggal 30 September 2016  Pembuatan E-KTP akan di blokir.

Selain itu sanksi administrasi dalam bentuk penonaktifan KTP ini akan membuat penduduk tidak mendapatkan pelayanan publik.(gek)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi