KPPU Minta Pemerintah Secara Ketat Awasi Angkutan Online

Jumat, 19 Agustus 2016 : 16.33
Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf (foto:Kabarnusa)
KUTA - Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menegaskan angkutan online tidak boleh beroperasi tanpa mengikuti aturan atau regulasi yang ada serta pengawasan ketat pemerintah.

Hal itu disampaikannya menanggapi Kontroversi kehadiran tak wajar angkutan online baik Grab, Uber, dan GoCar yang berbasis apikasi internet,

Kata dia, jika angkutan online tetap tidak mau mengikuti regulasi dan aturan yang ada serta merugikan konsumen maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggilnya untuk dipersidangkan Majelis Hakim KPPU.

Sebelumnya KPPU telah memanggil pihak angkutan online untuk memintai keterangan terhadap angkutan yang menuai kritikan dan sorotan miring dimana-mana tersebut.

Pemanggilan terkait ketidakwajaran harga yang diterapkan operator transportasi online selama ini.

"Terus terang kita sudah panggil ya pihak angkutan online itu beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu ya," kata Syarkawi belum lama ini.

KPPU sudah memanggil Grab, Uber bahkan dengan Gojek kita ajak diskusi.

"YAng ingin kami tahu waktu itu adalah apakah harga yang dikenakan angkutan online ini adalah terkait ketidakwajaran harga tarifnya," ucap Syarkawi.

Tarif angkutan yang wajar itu adalah harga sesuai cost (pengeluaran) yang mereka punya sehingga keuntungannya tidak terlalu eksesif maupun perusahaan itu tidak mengalami kerugian.

Menurutnya, tarif angkutan atau harga yang terlalu rendah yang diterapkan angkutan online bisa dianggap sebagai tindakan jual rugi atau yang mengarah ke praktek predatori.

Waktu dipanggil itu angkutan online harganya sangat murah bahkan semua rute bisa hanya 5 ribu rupiah untuk sekian kilo.

"Kita klarifikasi rupanya mereka itu jualan untuk kepentingan promosi dan secara bertahap harga mulai dinaikkan dari 5 ribu per berapa kilo menjadi 10 ribu untuk berapa kilonya, serta sekarang sudah sekitar 15 ribu rupiah," ungkapnya.

Pihaknya akan terus mengawasi angkutan online baik Grab, Uber, dan GoCar khususnya masalah terkait tarif yang diberlakukan ke konsumen.

Seharusnya, angkutan online tidak boleh beroperasi di Indonesia tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurutnya, operator taksi online harus benar-benar diawasi agar tidak merugikan konsumen.

"Terus terang ini khan merugikan konsumen sehingga operator taksi online harus benar-benar diawasi. Ini yang akan kita awasi terus apakah harga ini akan terus bergerak naik," sambungnya.

Karena ada kasus yang ramai beredar dimedia sosial ada salah satu pengguna transportasi online yang dikenai ongkos yang sangat tinggi.

"Mestinya tidak boleh mereka beroperasi tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, kalau tidak nah ini kejadian buruk sebelumnya yang serupa bisa terulang kembali terjadi," imbuhnya.

KPPU memandang dalam permasalahan ini harusnya yang ditetapkan oleh pemerintah bukanlah tarif bawahnya tetapi standar pelayanan minimum di setiap angkutan taksi sehingga bisa menjamin kenyamanan, keamanan dan konsumen bisa lebih menjangkau dari sisi harganya.

"Kalau angkutan online melanggar aturan persaingan usaha maka akan bisa disidangkan oleh majelis KPPU. Iya tentu bisa dikenai sanksi hukuman penjara sesuai aturan yang berlaku untuk dipidanakan," tutupnya. (rhm)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi