Ini Alasan Masyarakat Minta Dana ForBali Diaudit

Rabu, 10 Agustus 2016 : 17.57
Yayasan Bumi Bali Bagus sampaikan aspirasi kepada Komisi Informasi Bali (foto:kabarnusa)
DENPASAR - Sejumlah elemen masyarakat bergabung dalam Yayasan Bumi Bali Bagus meminta dilakukannya audit terhadap sumber-sumber pendanaan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Teluk Benoa demi transparansasi dan pertanggungjawaban publik.

Menurut Ketua Yayasan Bali Bumi Bagus, Komang Gede Subudi, dana masyarakat yang digalang untuk mendanai berbagai kegiatan dan aksi-aksi ForBali, perlu dibuka secara transparan.

"Yang kami sampaikan kepada Komisi Informasi, untuk transparansi karena kami banyak menerima pertanyaan masyarakat, bagaimana mungkin demo terus-terusan, katanya dana sendiri, jadi perlu diaudit pihak berwenang, bukan kami," katanya di Kantor Komisi Informasi Bali Renon Denpasar Rabu (10/8/2016).

Pihaknya juga berharap, apa yang disampaikan itu bisa ditindaklanjuti pihak berwenang.

Menurutnya, demo yang selama ini dilakukan sudah sangat mengganggu. Awalnya, masyarakat atau wisatawan melihatnya sebagai karnaval budaya, namun lama kelamaan sudah mengganggu seolah mereka merasa terusir atau tidak nyaman.

Pada prinsipnya, masyarakt menginginkan adanya transparansi dari sisi penggalangan dana dari demo-demo yang dilakukannya selama ini.

Subudi menegaskan, agar ada verifikasi, supaya tidak jadi fitnah mengingat, mengelola demo demikian besar tentu butuh dana.

"Kalau mereka (ForBali) sudah menjelaskan dana secara transparan, kami tanyakan kembali transparansi kayak apa, tidak ada tuntutan, kami kecuali menanyakan demo-demo itu sumber pendanaanya dari mana," tukasnya..

Ketua Komisi Informasi Publik Gede Astapa menyatakan, masyarakat berhak mengajukan permohonan berkait informsi dana-dana publik yang dikelola lembaga publik.

Sesuai makanisme, masyarakat baik perorangan, kelompok, badan hukum bisa menanyakan sumber pendaanan yang dipergunakan lembaga publik.

Mereka bisa bersurat kepada lembaga tersebut ditembuskan ke Komisi Informasi, mempertanyakan penggalangan dana masyarakat. Jika selama 10 hari tidak ditanggapi, bisa berkirim surat kembali selama tujuh hari.

Jika tidak ditanggapi lagi, baru bersurat ke Komisi Informasi untuk diregsiter sebagai sengketa publik. Komisi Informasi punya waktu selama 100 hari untuk menyelesaikan sengketa itu itu baik lewat mediasi dan sidang-sidang.

Astapa menegaskan, karena ForBali mengumpulkan atau menggalang dana masyarakat maka sah sebafai badan publik sehinga ada transparansi.

Sumbangan apakah berwujud uang atau barang baik untuk perjuangan atau kepentingan tertentu, bisa dikategorikan menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari pihak ForBali terkait desakan audit yang yang disampaikan Bali Bumi Bagus. (rhm)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi