BPK Bidik Anggaran Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Bali

Jumat, 12 Agustus 2016 : 09.38
Kepala Subauditoriat 1 BPK Bali Amri Lewa (foto:Kabarnusa)
DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan Bali (BPK) tengah menyiapkan tim guna melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan kinerja pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (IKN) hingga ke kabupaten dan kota.

Kepala Subauditoriat 1 BPK Bali Amri Lewa menyatakan, institusinya sesuai tugas dan fungsi yang diemban, berfokus pada pemeriksaan terhadap keuangan dan kinerja lembaga negara atau instansi publik.

"Kami fokus kepada nilai kewajaran dalam penggunaan uang negara," kata Amri dalam Workshop Media di Kantor BPK Bali di Renon, Denpasar Kamis 11 Agustus 2016.

Untuk menilai kinerja lembaga atau instansi dilihat secara global terhadap program dan kegiatan apakah sudah mencapai tujuan atau harapan.

Berkaitan dengan itu, pada semester II/2016, pihaknya akan mematangkan sasaran pemeriksaan terhadap pemanfaatan aset milik pemerintah, yang kini banyak dialihfungsikan seperti untuk bisnis properti.

Selain itu, BPK membidik anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pihaknya juga sudah menurunkan petugas ke lapangan guna melihat kinerja pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, tim lainnya akan melakukan penilaian terhadap jaminan kesehatan nasional untuk level provinsi.

Bagaimana keberadaan Puskesmas-puskesmas yang ada guna melihat sejauh mana pengelolaan terhadap anggaran dari program nasional itu,

Untuk itu, pihaknya terbuka bagi masyarakat termasuk media untuk menyampaikan informasi dan masukannya kepada BPK terhadap dua bidang yang akan disasar yakni Pendidikan dan Kesehatan.

Pemeriksaan kinerja berskala nasional meliputi level pendidikan pusat provinsi dan daerah

Dalam kesempatan sama Kepala Subauditoriat 2 Paula N Simatupang menambahkan, penilaian opinisi disampaikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan.

"Dalam Opini yang kami laporkan, bagaimana kewajaran untuk laporan keuangan, bukan kebenaran" sambungnya.

Kewajaran dimaksud bagaimana kesesuaiaan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan terhdap perundangan-undangan berlaku.

Kemudian, aspek efektvitas serta kecukupan pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

"Mereka yang mendapat poin tertinggi belum tentu bebas dari kecurangan, WTP ke instansi itu bukan prestasi apalagi jika dipakai pencitraan, opini itu sebagai bentuk kewajaran laporan keuangan<' imbuhnya. (rhm)
Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi