Bangun Infrastruktur Telekomunikasi Perbatasan RI, Menkominfo Diminta "Paksa" Operator Asing

Selasa, 30 Agustus 2016 : 09.46
DENPASAR - Selama ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terluar atau pelosok Indonesia hanya dibangun BUMN Telekomunikasi yakni Telkom bersama anak usahanya Telkomsel.

Masalah pembangunan infrastruktur di daerah terluar kembali menghangat menyusul rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait polemik revisi PP 52 tahun 2000 maupun penurunan tarif interkoneksi.

Bahkan, kalangan anggota Komisi I DPR RI bersuara keras terkait kewajiban pembangunan daerah remote saat diskusi dengan Menteri Rudiantara.

Wakil rakyat menanyakan, siapa yang mewajibkan Telkom dan Telkomsel membangun di daerah remote, Rudiantara berujar tegas, bahwa tidak pernah meminta BUMN Telekomunikasi tersebut di daerah remote.

"Saya tidak pernah mewajibkan Telkom untuk membangun daerah remote," tegas Rudiantara di depan Komisi I DPR pada 24 Agustus lalu.

Penjelasan Rudiantara memicu keharanan anggota Komisi I Budi Youyastri lantaran sudah tegas pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah terluar Indonesia diserahkan ke pemerintah melalui BUMN Telekomunikasi.

Untuk itu, pihaknya akan menanyakan tentang hal itu saat raker dengan Menkominfo Selasa  30 Agustus 2016.

Dalam pandangan Wakil Ketua Desk Ketahaan dan Keamanan Cyber Nasional Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Ir Prakoso, pernyataan Menteri Rudianto di depan Komisi I beberapa waktu lalu, membuktikan bahwa dirinya tidak mengerti konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasal 28 UUD 1945.

Disebutkan dalam pasal 28 F UUD 1945, setiap warga negara berhal untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimoan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Kata Prakoso, jika perusahaan telekomunikasi yang mayoritas sahannya dimiliki asing tidak mau membangun di daerah terpencil, lalu bagaimana pemerintah bisa memenuhi hak mereka.

"Selama ini, Menkominfo tidak pernah tegas kepada perusahaan telekomuniksi asing tersebut," tukasnya.

Dia juga menilai Menkominfo tidak mengerti filosofi UU RPJM 2015 tahun 2009, serta prinsip dasar UU Telekomunikasi No 36 tahun 1999 dan Rencana Pitalebar Indonesia tahun 2014-2019. Karenanya, dia meminta Menteri Rudianto kembali membaca empat aturan tersebut.

Kemudian, di dalam pasal `6 UU Telekomunikasi No 36 tahun 1999. ditulis dengan jelas,  setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

Faktanya, para operator yang sahamnya dimiliki asing ini, hanya mengambil keuntungan bisnis saja di Indonesia. Mereka (operator telekomunikasi) ini tanpa memperdulikan nasib masyarakat Indonesia di daerah terpencil dan perbatasan.

Dicontohkan, 10 desa di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu, bahkan mengancam akan pindah kewarganegaraan ke Malaysia karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan pemerintah khususnya dalam hal layanan telekomunikasi.

Pada saat itu, pemerintah melalui BUMN Telekomunikasi langsung mengoperasikan lima BTS (Bas Transeiver Station) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat peresmian dilakukan Menteri Rudianto pada 15 Desember 2016 di Desa Tiong Qhang Kecamatan Los Apari, Mahakam Ulu Kalimantan Timur.

"Apakah Indosat dan XL mau membangun di daerah tersebut, yang sama sekali tidak menguntungkan?," tanya Prakoso.

Selama ini, terbukti operator telekomuniksi yang mayoritas sahamnya dikuasaiaisng tidak mau membangun di daerah perbatasan di daerah terpencil atau daerah remote.

"Mereka hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan saja, karena pemerintah memiliki "power" yang kuat di Telkom maka merekalah yang selama ini diminta membangun," tandasnya.

Sebagaimana disampaikan Prakoso, Rencana Pitalebar Indonesia, sesuai poin ke3 NAwa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kata dia, jika Menkominfo tidak berani "memaksa" para operator tersebut untuk membangun daerah perbatasa atau terpencil,  artinya keberpihakan Menteri Rudianto kepada orang asing sangatlah jelas. Lebih dari itu, Menteri Rudiantara juga tidak mendukung program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR RI Dr Evita Nursanty, komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan Telkom dan Telkomsel sangat tinggi.

Komitmen itu dibuktikan dengan pembangunan tak hanya di daerah yang menguntungkan melainkan juga di daerah terluar Indonesia atau daerah terpencil yang selama ini tidak menguntungkan.

"Kita berharap komitmen yang sama juga akan diikuti oleh operator-operator lainnya," tegas Evita lagi.

Di pihak lain, rencana Pitalebar Indonesia tahun 2014-2019 tertulis dengan jelas, pemerintah akan membangun konektivitas nasional yang merupakan bagian dari konektivitas global. Tujuannya, agar pelayanan dasar telekomunikasi dapat dinikmari seluruh masyarakat di daerah tertinggal di Tanah Air maupun di perbatasan untuk pemerataan pembangunan. (rhm)

Berita Terbaru

Komentar Anda

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi